undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. undang undang nomor 25 tentang pelayanan publik

ketentuan sanksi 9. Dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 25. Undang. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 24. Kompasiana adalah platform blog. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. Sistematika Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, keterbukaan dalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan5. Artikel. 5. Kementerian dan Lembaga; danNOMOR 25 TAHUN 20092009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diantaranya menyangkut perbuatan yang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Standarisasi Pelayanan Minimal Sistem Informasi Laboratorium (S IL). Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125,. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. 2003. Pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-6, DR. tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diganti ; c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002. Badan / Pengarang: Indonesia. Daerah dengan rapor kuning dan merah mesti berbenah, berkomitmen untuk membina, mengevaluasi dan. Pada masa kepemimpinan Presiden RI ke-6, DR. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik 4. Pengaturan hubungan pemerintah dengan masyarakat dapat suatu proses pelayanan diatur melalui hukum pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang No. Penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak berwenang. Undang-Undang. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya. [1] Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”) [2]. penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perlu. a. Mushaf At-Thayyib, Al-Qur’an Transliterasi Perkata dan. 4 Dasar Hukum 1. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di provinsi SulawesiEnam poin yang menjadi usulan pemerintah menjadi masukan penting untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang benar-benar berkualitas, cepat, dan mengutamakan. layanan publik yang tidak sesuai dengan alur/prosedur layanan; f. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. BN. Therefore, it was issued Law No. Jend. Jenis PPID. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 12. Jenis Dokumen. 7. Dalam. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. . Instansi. mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah- langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;. Dapat diandalkan: mampu dan pasti menyelesaikan tugas yang diberikan. 3. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. 215, TLN No. Ombudsman RI adalah Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: JL. Komitmen kuat memberikan pelayanan ditandai dengan datang paling pagi dan pulang paling sore; Jawaban: Mampu, akan, dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 7. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam. Subjek. 1. 5357, peraturan. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; b. 3. Susilo Bambang Yudhoyono telah dirilis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun. Detail Dokumen. 3 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. com Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Definisi tersebut tertuang dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Adapun asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah: a. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. ac. Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Komisi Informasi (PerKI),. Zona hijau atau kepatuhan tinggi -1000) : zona hijau (801 menggambarkan kepatuhan yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. 3 Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk: Memberikan perlindungan dan kepastian. Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 1. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Setelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disahkan dan diberlakukan, penyelenggara pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Tujuan Pelayanan Publik Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik (Hayat, 2017), sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;Pelayanan Publik; 4. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik; c. Jakarta: Lembaga Administrasi. 15 Ibid. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8. Dalam pelaksanaannya. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sendiri, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan, tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang telah diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik saat ini. . 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Semarang sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa:. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Memperhatikan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial. Berikut pengertian, sejarah, wewenang, fungsi, dan tugasnya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun. 43 Tahun 1999 b. Wawasan Hukum. Pasal 35 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) mengatur bahwa pengawas pelayanan publik terbagi menjadi 2 yaitu pengawas internal dan eksternal. go. bahwa berdasarkan pertimbangan. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Tipe. U. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 ten. com- Implementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik- Di Indonesia, upaya untuk menetapkan standar pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah lama dilakukan. Upaya tersebut antara lain ditunjukkan dengan terbitnya berbagai kebijakan,. Jenis Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 10. Undang-Undang Republik Indonesia. Regulasi. 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4. Pemrakarsa. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 1950. BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup (Pasal 2 – Pasal 5) BAB III Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik (Pasal 6 – Pasal 13) BAB IV Hak, Kewajiban, dan Larangan (Pasal 14 – Pasal 19). Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali. Lebih-lebih setelah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara khusus mengatur BAB tentang Pelayanan Publik dimana dalam salah satu pasalnya mengamanatkan perlunya dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya. PPID Pembantu. TENTANG . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009. Pemerintah Pusat. Maksud Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Bandar Udara Internasional Yogyakarta — Kulon Progo adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa. Tanggal. AD Premier 9th floor, Jl. d. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Dalam proses kegiatan pelayanan. Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. 3. D. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 20091 Oleh : Eben B. bahwa berdasarkan pertimbangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. ketentuan peralihan 10. U Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. a. Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) about 11 hours ago. termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan. Rumusan Masalah 1. U: Indonesia: Pemrakarsa: Nomor Peraturan: 96: Tahun Peraturan: 2012: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Maka relevan pengertian hukum seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 23. penyelenggaraan pelayanan publik 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik T. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);. Informasi Serta Merta. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang. 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. 14 3. 2. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik bertujuan hadir untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara. Data Sekunder Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil. DIKASIH INFO – Berikut ini adalah jawaban soal Undang-Undang Nomor 25 tentang layanan publik menyebutkan 12 asas pelayanan publik, kecuali, silakan disimak. telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23. Penyusunan RPP ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Ombudsman RI adalah Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan: JL. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. UU No. Tahun. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana yang mendukung terciptanya. Parman No. Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menegaskan pentingnya metode tersebut karena sebagian besar instrumen (metode) dan atau teknik yang ada di dalamnya merupakan alat bantu untuk melaksanakan berbagai perintah/amanah penting UU Pelayanan Publik itu. PEDOMAN TATA KELOLA LABORATORIUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan. Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan.